Perkembangan Akuntansi Di Asia
Banyak negara berkembang mempunyai sejarah
penjajahan seperti Indonesia (Belanda); India, Pakistan, Hong Kong, Singapura
dan Malaysia (Inggris); dan philipina (Spanyol/AS). Cina juga telah di
pengaruhi oleh ide barat dan sosialis dari bekas Uni Soviet. Pada tahun 1997,
banyak negara berkembang di Asia mengalami kemunduran kepercayaan diri didalam
pasar keuangan, yang berujung pada krisis finansial. Salah satu jalan keluar
dari hal ini adalah meningkatkan kualitas dan transparansi akuntansi dengan
cara mengadopsi kualitas dan transparansi akuntansi, dengan cara mengadopsi
kualitas yang lebih tinggi dari standar akuntansi.
Jenis-jenis sistem akuntansi internasional
· Anglo-American
Accounting
Sistem akuntansi cenderung kurang konservatif
atau lebih moderat dan lebih transparan dibandingkan dengan negara Germanic,
Latin, dan jepang. Diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris, dan negara yang
punya hubungan kuat dengan Amerika Serikat maupun Inggris. Contohnya pada
negara Amerika serikat dimana akuntansi memfokuskan terhadap perusahaan besar
dan kepentingan dari para investor.
· Nordic Accounting
Akuntansi pada negara-negara Nordic memiliki
kesamaan dengan negara-negara Anglo-America. Termasuk kedalam kelompok ini
adalah Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, dan norwegia. Akuntansi jenis ini
cenderung kurang konservatif dan lebih transparan dibandingkan dengan negara
Germanic dan latin, tapi tidak seperti yang ada pada kelompok Anglo-America.
Contohnya yaitu pada negara Swedia dimana tradisi akuntansinya memberikan
preferensi atas informasi yang dibutuhkan untuk kreditor, pemerintah dan
otoritas pajak. Bursa saham Swedia juga telah berkembang menjadi penting dan
merupakan titik potensial yang penting untuk negara-negara Nordic.
· Germanic Accounting
Dalam beberapa hal, kelompok negara Germanic
secara signifikan berbeda dengan kelompok Anglo-America dan Nordic. Pengaruh
hukum perusahaan dan pajak sangat tinggi. Termasuk kedalam kelompok Germanic
adalah Jerman, Austria, Israel, dan Swiss. Akuntansi ini cenderung relatif
konservatif dan lebih rahasia dengan akuntansi Anglo-America. Contohnya yaitu
pada negara Swiss dimana sistem akuntansi yang digunakan adalah yang paling
konservatif dan paling rahasia di seluruh dunia. Praktek akuntansi di Swiss
didominasi oleh hukum perusahaan dan regulasi pajak yang mengatur profesi
akuntansi.
· Latin Accounting
Kelompok ini sama seperti kelompok Germanic
dalam hal hukum perusahaan dan pajak.Kelompok latin dapat dibagi kedalam
beberapa kelompok yang lebih maju, termasuk didalamnya adalah Argentina,
Belgia, Perancis, Portugal, Spanyol dan Itali. Dan kelompok yang kurang maju
adalah Brasil, Chili, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Uruguay. Akuntansi cenderung
relatif konservatif dan rahasia dibandingkan dengan negara-negara
Anglo-America. Contohnya adalah negara italia dimana kepentingan pemerintah dan
petugas pajak lebih diutamakan daripada pemegang saham. Akuntansi di Italia
dalam prakteknya dapat dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Eropa.
· Asian Accounting
Sistem akuntansi pada kelompok negara-negara
Asia berbeda dengan sistem akuntansi pada negara-negara di kelompok
Anglo-American, Nordic, Germanic, dan Latin. Akuntansi Asia cenderung relatif
lebih konservatif dan rahasia jika dibandingkan dengan negara-negara
Anglo-America. Contoh negaranya adalah Jepang dimana tradisi akuntansi Jepang
memberikan preferensi kepada informasi yang dibutuhkan oleh kreditor dan
petugas pajak. Serta pemerintahan Jepang memiliki pengaruh yang besar terhadap
sistem akuntansi di Jepang dalam segala aspek. Banyak perusahaan di Jepang
mempersiapkan laporan keuangan tambahan dalam bahasa inggris yang ditunjukan
bagi pengguna luar negeri.
Sistem Akuntansi di Indonesia
Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusur
pada era penjajahan Belanda sekitar tahun 1642. Praktik pembukuan yang
dilaksanakan Amphion Society yang berkedudukan di Jakarta terjadi pada tahun
1747. Perkembangan akuntansi di Indonesia, pada mulanya menganut sistem
kontinental, sama seperti yang dipakai Belanda. Sistem kontinental ini disebut
juga Tata Buku atau Pembukuan.
Pada tahun 1959 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
didirikan untuk membimbing akuntan Indonesia. Pada tahun 1970 IAI membuat kode
dan diadopsi oleh prinsip dan dasar akuntansi berdasarkan Generally Accepted
Acounting Principles (GAAP). Sistem akuntansi Indonesia berfokus kepada
informasi yang dibutuhkan oleh investor diatas permintaan pemerintah. Pada
tahun 1974, IAI membuat komite standar akuntansi keuangan untuk membuat standar
keuangan.Di Indonesia, Komite Prinsip Akuntansi (KPA) merumuskan standar
Akuntansi untuk di sahkan oleh pengawas Pusat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan berfungsi untuk menyesuaikan dan
menyusun laporan keuangan.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan
reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah
keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi
pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai
tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16
undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis
akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan
disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa
memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam
akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat
terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling
komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.
Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari
suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan
dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for
Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa:
1. Sistem akuntansi
pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.
2. Sistem akuntansi
pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel
(artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit).
3. Sistem akuntansi
pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk
penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang mengolah
semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat,
yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu
dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di
luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada
pemerintah pusat.
Sistem Akuntansi Di
Malaysia
Meskipun Malaysia telah berjuang dalam
sejarah, negara ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Lebih jauh
lagi, tingkat kemakmuran malaysia telah meningkat secara pesat. Prospek
beberapa tahun ke depan pun amat menjanjikan dengan antisipasi pertumbuhan dalam
GDP, Konsumsi pribadi dan investasi pribadi.
Seperti Indonesia, sistem resmi Malaysia berasal dari Inggris. Seperti yang
sudah diperkirakan, sistem akuntansi ini juga membidik untuk bertemu dengan
informasi yang diperlukan oleh investor. The Malaysian Institute of Accounting
(MIA) telah didirikan dibawah pengawasan regular perkumpulan profesi akuntan di
Malaysia. Tapi, Malaysia merestrukturisasi sistem akuntansinya pada tahun 1997
dengan Financial Reporting Act, yang dibuat oleh Fiancial Reporting Foundation
(FRF)/ Badan pelaporan keuangan dan Malaysian Accounting Standart Board
(MASB). FRF mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlibat dalam proses
standarnya. MASB adalah badan independen yang di ciptakan untuk mengembangkan
dan mengajukan standar akuntansi di Malaysia. Kerangka kerja baru ini dibuat
dengan proses standar yang representatif dengan pengguna, pembuat
kebijakan, dan akuntan.
Perusahaan yang terdaftar di Malaysia diwajibkan untuk menyiapkan laporan
keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang disetujui diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB). Perusahaan asing yang terdaftar di
bursa saham di Malaysia dapat mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. MASB
memiliki dua set standar akuntansi disetujui, yaitu:
• MASB Disetujui Standar Akuntansi Entitas Selain Entitas Swasta
- Standar Pelaporan Keuangan (FRSs); dan
• MASB Disetujui Standar Akuntansi Entitas Swasta - Badan Standar
Pelaporan Swasta (PERSs).
Pada tanggal 1 Agustus 2008, Yayasan Pelaporan Keuangan, yang mengawasi operasi
MASB, dan MASB mengeluarkan pernyataan tentang rencana mereka untuk konvergensi
penuh dari FRSs dengan SAK yang dikeluarkan oleh IASB 1 Januari 2012. Staf MASB
telah mengeluarkan kalender usulan yang menyediakan waktu adopsi sementara dari
SAK yang diterbitkan oleh IASB pada 19 Juni 2009. entitas Swasta yang
menerapkan PERSs akan terus melakukannya sampai waktu seperti ini, MASB
memutuskan sebaliknya.
Sistem Akuntansi Di Brunei
Brunei Darussalam Accounting Standar Council (BDASC) didirikan
pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standar Orde (ASO)
2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk
perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian
Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui
untuk penegakan Standar Akuntansi Orde 2010.
Tujuan utama dari Accounting Standar Orde adalah untuk mengawasi
praktek dan profesi di sector jasa akuntansi oleh akuntan public di Brunei, dan
untuk memastikan bahwa akuntan public mematuhi standard dan persyaratan
prosedur yang ditentukan dalam kepentingan public. Langkah itu di ambil dalam
menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan
komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Public yang akan bertanggung jawab untuk
mengawasi Akuntan Publik dan mengawasi praktik akuntansi.
Diharapkan bahwa Standar Akuntansi Orde 2010 di Brunei
Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat. Termasuk meningkatkan
transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk
melakukan evaluasi , sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang
terkait.
SISTEM AKUNTANSI DI VIETNAM
Globalisasi membawa
pengaruh mendasar pada pergerakan informasi dan perpindahan modal. Multi National Corporation beroprasi di
berbagai negara dengna berbagai macam standar pelaporan keuangan . Sementara itu dalam pengambilan keputusan investasi,
investor memerlukan informasi ekonomi dari perusahaan terkait. IFRS menjawab
tantangan bagaimana pelaporan keuangan harus dilakukan. Arus besar dunia sekarang ini sedang menuju
ke dalam satu standar pelaporan.
Satu per satu negara di dunia saat ini mulai mengadopsi
IFRS.
Di Vietnam, dalam menyusun standar akuntansinya
telah mengadopsi IFRS. Standar akuntansi ini berlaku bagi semua jenis
perusahaan termasuk perusahaan yang terdaftar di bursa. IFRS (International
Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk mempekuat arsitektur
keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya
transparansi informasi keuangan.
Adopsi penuh standar akuntansi internasional adalah mengadopsi standar
akuntansi internasional secara penuh tanpa adanya
perubahan-perubahan untuk diterapkan di suatu negara. Adopsi dan implementasi
standar akuntansi internasional (IAS) yang sekarang
menjadi International Financial Reporting Standard (IFRS) bukanlah suatu
yang mudah.
SISTEM AKUNTANSI THAILAND
Thailand adalah salah satu negara di Asia
Tenggara yang berhasil menghindari penjajahan. Tetapi sistem akuntansi di
negara ini menghargai transparansi dan kebutuhan informasi investor, mirip
dengan negara Anglo-Amerika. Setelah krisis keuangan tahun 1997. Thailand
menerapkan reformasi untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan meningkatkan
investasi untuk kompetisi. Perekonomian Thailand pulih dengan cepat dan
mengalami pertumbuhan yang bagus. Tingkat kemiskinan juga menurun sebagai
akibat dari penguatan ekonomi.
Standar akun dikeluarkan oleh ICAAT, yang
didirikan pada tahun 1948. Tetapi, standar akuntansi Thailand harus
disetujui oleh menteri keuangan dan ditempatkan secara hukum sebelum perusahaan
menggunakan mereka. Sekarang ICAAT telah mengadopsi 21 dari seluruh standar
IAS. Komisi bursa saham Thailand mensyaratkan bahwa semua perusahaan
yang mendaftarkan diri pada SET (bursa saham Thailand) harus diaudit oleh
auditor eksternal dan independen. Lebih jauh lagi perusahaan yang ingin
mendaftarkan diri dalam bursa harus memenuhi beberapa persyaratan yang
dibutuhkan oleh investor. Sebagai tambahan , ini sudah diputuskan bahwa
pengawasan perusahaan yang sudah masuk ke dalam bursa saham yang dulunya
dilakukan oleh menteri keuangan sekarang di pindahkan ke Thailand SEC yang mana
akan menghasilkan peraturan organisasi dan penekanan hukum ke perusahaan yang
sudah terdaftar dalam busrsa saham.
Prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Thailand (Thai GAAP) didasarkan pada IASs dan SAK. Hanya beberapa Thai Standar
Akuntansi (Tass) seperti akuntansi atas restrukturisasi kredit bermasalah,
akuntansi untuk perusahaan investasi, hutang piutang dan utang buruk, dan
pengakuan pendapatan untuk bisnis real estat berasal dari US GAAP relevan.
Federasi Profesi Akuntansi (TPI) berencana untuk mengadopsi sepenuhnya SAK
sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif lima puluh perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Thailand (SET 50) pada tahun 2011. Setelah itu, adopsi
penuh SAK oleh SET 100 yang direncanakan untuk 2013. Sisa dari perusahaan yang
terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Investasi
Alternatif (MAI) harus sepenuhnya mengadopsi SAK pada tahun 2015.
Para IASs dan SAK yang akan sepenuhnya
diterapkan ke semua perusahaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud adalah yang
diterbitkan dalam volume terikat pertama 2009 (IFRS 2008). Bagi perusahaan
publik tidak terdaftar, TPI berencana untuk menerbitkan Tass dan TFRSs yang
setara dengan IASs dan 2006 SAK versi (IFRS 2006) untuk diterapkan di 2011.
Namun, FAP dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk memberikan pengecualian untuk
beberapa Tass dan TFRSs yang terlalu sulit untuk diterapkan oleh perusahaan
non-publik.
http://annisa-fadilla.blogspot.co.id/2014/04/standar-akuntasi-dan-faktor-faktor-yang_17.html
http://destytrisnayannis.blogspot.co.id/2014/04/akuntansi-internasional-brunei.html
